UUD 1945

1. Beranda
2. UUD 1945 Catatan
3. Pasal 18 Ayat 1 - 7

Pasal 18

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18 Ayat 1

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 18 Ayat 2

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

Pasal 18 Ayat 3

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

Pasal 18 Ayat 4

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. **)

Pasal 18 Ayat 5

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

Pasal 18 Ayat 6

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

Pasal 18 Ayat 7

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Keterangan

Sumber